Menu
Portal Berita Pendidikan Indonesia

Urgensi Inklusivitas dan Kesetaraan dalam Sistem Pendidikan Nasional

  • Bagikan
Urgensi Inklusivitas dan Kesetaraan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pembangunan pendidikan nasional harus fokus pada pemerataan

News Schmu, JAKARTA— Penataan sistem pendidikan nasional harus berdasarkan amanat UUD 1945. Prinsip inklusi dan kesetaraan harus ditanamkan dalam pembangunan sektor pendidikan di tanah air.

“Pengaturan sistem pendidikan nasional harus komprehensif agar prinsip inklusi dan pemerataan dalam pembangunan pendidikan nasional dapat terwujud,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi berani bertema Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisidknas yang disebut Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/9/2022).

Menurut Lestari, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.

Sebagai salah satu cita-cita negara, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, sektor pendidikan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak melalui berbagai dinamikanya seperti proses pembentukan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru dan institusi, serta elemen pendukung lainnya yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di negara ini. .

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah menjelaskan, pendidikan inklusif merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang lebih manusiawi, adil, dan beradab.

Pengenalan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam pembahasan di parlemen, kata Anggota Dewan Tinggi Partai NasDem, merupakan momentum untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dalam cetak biru pendidikan nasional.

“Inilah saat yang tepat bagi kita untuk memperbaiki sejumlah regulasi di bidang pendidikan agar lebih inklusif, karena setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.

Menurut Rerie, pendidikan tidak sebatas transfer of knowledge, tetapi juga transfer of learning sehingga, lanjutnya, pendidikan dialektika penting ditanamkan sejak dini.

Dinamika dialogis dalam mewujudkan pendidikan inklusif, tegas Rerie, sangat diperlukan dalam upaya perbaikan sistem pendidikan bagi setiap anak bangsa.

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyatakan, mewujudkan pendidikan inklusif di tanah air masih menghadapi banyak tantangan.

Kendala yang terjadi di lapangan dalam mewujudkan pendidikan inklusif, menurut Ratih, harus menjadi dasar pertimbangan akan pentingnya menyusun strategi dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional.

-->


Sumber:
Republika Online

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan