Menu
Portal Berita Pendidikan Indonesia

Tim Bayangan Nadiem Dinilai tak Masalah Selama tak Tabrak Administrasi

  • Bagikan
Tim Bayangan Nadiem Dinilai tak Masalah Selama tak Tabrak Administrasi

Para ahli estimasi tim bayangan hadir untuk membantu program kerja Kemendikbud.

News Schmu, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, membentuk ‘tim bayangan’ Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, tidak masalah jika hal itu dilakukan. tidak melanggar administrasi dan tidak membebani keuangan negara. Tapi, jika ditemukan pelanggaran, maka akan merusak ekosistem kerja kementerian dan bisa merugikan keuangan negara.

“Jadi kalau tidak ada yang dilanggar, hanya menteri yang tidak bersalah, apalagi kalau birokrasi di kementerian lambat dan bermasalah. Kalau dia reshuffle malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Birokrasi memang masalah serius yang meresahkan banyak orang, bahkan menteri. ,” jelas Ferry kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Feri menduga ‘tim bayangan’ yang mencapai 400 orang itu dipekerjakan untuk mengembangkan aplikasi yang digunakan Kemendikbud dalam menjalankan program kerjanya. Selama prosedur administrasinya sesuai dengan ketentuan yang ada, dia menilai pemindahan itu tidak bermasalah. Masalah akan muncul ketika ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya pamer bagi pihak-pihak yang ingin terlibat dalam pengembangan kebijakan.

“Kalau prosedur administrasi bisa masuk akal karena SDM di Kemendikbud tidak mencukupi. Selama ada ketentuannya bisa, tapi kalau hanya untuk pamer, pasti ada masalah, ” dia berkata.

Sebelumnya, Mendiknas mengaku keliru menggunakan istilah organisasi bayangan. Menurut Nadiem, tim tersebut sebenarnya merupakan vendor yang bisa dimanfaatkan oleh para dirjen (dirjen) Kementerian Keuangan.

“Mungkin saya sedikit salah dalam menggunakan kata organisasi bayangan. Maksudnya organisasi ini sebenarnya cerminan dari kementerian kita,” jelas Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta , Senin (26/9/2018). 2022).

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan, arti dari mirroring adalah setiap direktur dapat menggunakan waktu tersebut untuk membantu mengimplementasikan kebijakannya melalui platform teknologi. Menurutnya, itulah yang dipuji berbagai negara saat memberikan penjelasan pada United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Bukannya kita meluncurkan produk, inovasi yang sangat disegani negara lain adalah cara birokrasi kita, cara ASN-ASN hebat di Kemendikbud tidak melakukannya sebagai vendor, padahal secara kontrak sudah jelas mereka sedang vendor,” jelas Nadiem.

Dijelaskannya, tim tersebut berada di bawah perusahaan Telkom Indonesia yaitu Govtech Edu. Tim tersebut secara teknis merupakan vendor yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan untuk mengembangkan platform teknologi untuk mendukung percepatan kebijakan yang dicanangkan oleh masing-masing direktorat.

“Karena inovasi budaya di Kemendiknas, kalaupun vendor, mereka tidak diperlakukan sebagai vendor. Meski semua keputusan ada di Kemendiknas, baik Dirjen maupun Dirjen, terlihat bekerja sama dengan mereka, dengan filosofi kemitraan, dengan filosofi gotong royong,” jelasnya.

-->


Sumber:
Republika Online

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan