Terlalu Beresiko, Majelis Rektor Tidak Setuju Uji Kompetensi Dokter Ditiadakan

News.schmu.id, Pendidikan: Terlalu Beresiko, Majelis Rektor Tidak Setuju Uji Kompetensi Dokter Ditiadakan. Mencuat usulan uji kompetensi mahasiswa yang lulus dari fakultas kedokteran dibatalkan. Karena dinilai menghambat mahasiswa yang sudah lulus sehingga tidak bisa membantu penanganan covid-19. Namun, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) tidak setuju dengan usulan tersebut.

Ketua MRPTNI Jamal Wiwoho menilai gagasan penghapusan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) guna mempercepat hadirnya dokter di masyarakat bukanlah cara yang tepat.

“Saya menyadari betul ini kondisi darurat, tapi tidak perlunya UKMPPD saya kurang sependapat,” kata Jamal kepada Medcom.id, Senin, 19 Juli 2021.

Menurutnya, UKMPPD merupakan standarisasi wajib bagi dokter. Jamal mengatakan, dokter yang tidak melalui standarisasi ini justru akan berbahaya jika melayani masyarakat. “Karena berkaitan nyawa seseorang, mesti terstandar,” ujarnya.

Jamal menyebut resiko yang berkaitan dengan nyawa orang lain itu menjadi kekhawatiran peniadaan UKMPPD. Setelah lulus dari UKMPPD, mahasiswa kedokteran belum bisa langsung berpraktik sebagai dokter.

“Memang ini melalui jenjang yang panjang, S1 empat tahun setelah itu koas, koas dua tahun kemudian melakukan UKMPPD, setelah itu sumpah dokter, setelah itu internship satu tahun, setelah itu baru ada izin praktek sebagai dokter,” tuturnya.

Usulan komisi X terkait ditiadakannya Uji Kompetensi Dokter

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta UKMPPD untuk mahasiswa lulusan fakultas kedokteran ditiadakan. Menurutnya, uji kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 36 ayat 1 dapat diabaikan sementara karena dalam keadaan darurat covid-19.

“Kendati demikian persyaratan adminitratif bisa sementara diabaikan karena memang saat ini kondisi sedang darurat. Justru dengan langsung turun ke lapangan menangani pasien mereka akan lebih teruji dengan berbagai kasus-kasus nyata selama pandemi,” ujar Huda.

Baca Juga:   Kejar Target Kontrak Baru, Hutama Karya Incar Proyek IKN Nusantara

Sebanyak 3.500 mahasiswa fakultas kedokteran yang sudah lulus dikatakan terjebak aturan uji kompetensi untuk membantu penanganan covid-19. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga diminta melonggarkan aturan uji kompetensi. Agar mahasiswa kedokteran yang sudah lulus bisa langsung turun ke lapangan.

Terkini