Rapor Merah Nadiem Makarim Dibawah KKM

news.schmu.id, Jakarta: Rapor Merah Nadiem Makarim Mendikbud. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di tahun yang sangat buruk.

FSGI memberikan laporan merah kepada Nadiem Makarim. “FSGI selama satu tahun melakukan pemantauan kinerja dan memiliki sejumlah data survei terkait kinerja Menteri selama satu tahun,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo di Jakarta, Minggu (25/10).

Rapor Merah Nadiem Makarim Dibawah KKM

Setelah menganalisis kinerja Mendikbud Nadiem, FSGI memberikan penilaian kinerja dengan memberikan nilai laporan atau penilaian hasil kinerja menggunakan Kriteria Penyelesaian Minimum (KKM) 75. Adapun kinerja yang dipilih untuk yang diberikan ada 8 penilaian,

yaitu sebagai berikut:

1. Kurikulum Darurat dengan nilai 80 (lengkap)
2. BDR atau PJJ dengan nilai 55 (tidak lengkap)
3. Studi Hibah Merdeka dengan Nilai Merek 60 (tidak tuntas)
4. Bantuan Kuota Studi Bernilai 65 (Belum Lengkap)

Baca Juga: Momen-Momen Tritorous Polisi Bangsa Ditembak, Pengetatan 5. Pencopotan UN / USBN Nilai Sempurna 100 (Lengkap) 6. Asesmen Nasional Nilai 75 (Lengkap) 7 Relaksasi BOS dengan nilai 60 (tidak lengkap) 8. Motivational Organization Program (POP) dengan nilai 50 (tidak lengkap) “Dari 8 program yang dievaluasi hanya 3 yang selesai.

Sedangkan 5 tidak lengkap dengan nilai rata-rata 68, jadi dengan demikian Mendikbud menurut versi FSGI mendapat nilai rapor merah atau tidak naik kelas, ”ujarnya. Lebih jauh, aksi awal Nadiem Makarim dengan Merdeka Belajar memberikan pencerahan. Dan munculnya harapan baru bahwa pendidikan Indonesia akan pulih kembali dengan semangat Ki Hajar Dewantara.

Namun tak sedikit pendidik yang bingung ketika Merdeka Belajar diwujudkan dalam 4 kebijakan yaitu

1. USBN diganti Ujian (Asesmen)
2. UN diubah menjadi Penilaian Kompetensi Minimum dan Survei Karakter
3. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) disingkat menjadi 1 halaman
4. Zona Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel.

Meski bentuk keempat program Merdeka Belajar belum sepenuhnya dipahami, namun dukungan masyarakat masih cukup baik.

Sayangnya, begitu Program Organisasi Organisasi (POP) lahir, publik mengkritisi dengan keras. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa Merdeka Belajar yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan telah didaftarkan sebagai merek dagang di Kementerian Hak Asasi Manusia oleh Perseroan Terbatas (PT). “Hingga saat ini kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun,” kata Heru.

Masyarakat semakin skeptis dengan kemampuan Mendikbud Nadiem ketika kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) atau yang lebih dikenal dengan istilah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) penuh masalah dan tidak pernah melihat adanya perbaikan.

Bahkan beban berat PJJ telah merenggut nyawa 2 siswa SD kelas 1 yang meninggal dunia setelah dianiaya oleh orang tuanya karena kesulitan mengajar selama PJJ. Begitu pula kehidupan siswa SMAN Kabupaten Gowa yang bunuh diri akibat depresi dengan beban kerja PJJ termasuk kendala sinyal yang sulit.

editor: cak iPhin | sumber: jpnn.com