Pakar UI: Penimbun Oksigen Bisa Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 5 miliar

News.schmu.id, Pendidikan: Pakar UI: Penimbun Oksigen Bisa Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 5 miliar. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan oksigen untuk berjuang melawan virus Covid-19. Meski begitu, masih banyak oknum yang sengaja menimbun oksigen di pasaran untuk kepentingan pribadi. Sehingga oksigen langka dan tidak bisa didapatkan oleh masyarakat.

Tidak hanya oksigen saja, obat-obatan juga belakangan ini mulai mengalami kelangkaan di pasaran. Fenomena kelangkaan oksigen dan obat-obatan disorot langsung oleh Manajer Riset Publikasi dan Sitasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Heru Susetyo.

Menurutnya, setiap orang yang menimbun tabung oksigen dan obat-obatan akan dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014. “Yakni, ancaman12 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar,” kata dia melansir laman UI, Senin (19/7/2021).

Selain itu,oknum penimbun juga dapat dikenai UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman enam tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. Meski begitu, kata Heru, masalah hukuman bagi penimbun oksigen dan obat-obatan tidak hanya berhenti di situ.

Masih terdapat banyak masalah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Di Indonesia, sebut dia, terdapat Pasal 14 UU Wabah tahun1984 yang masih sangat luas dan cair. Dengan demikian, penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan apakah tindakan pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran karena kelalaian atau tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja.

“Hal itu juga menyebabkan terjadinya ketimpangan antara penindakan pada satu kasus dan kasus lainnya,” jelas dia. Heru juga menambahkan, sampai saat ini masih terdapat banyak masalah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Dia mencontohkan banyaknya hoaks karena rendahnya tingkat literasi masyarakat, dan banyaknya aparat penegak hukum yang terpapar Covid-19. “Hal ini menyebabkan aktivitas penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena harus dihentikan sementara waktu,” ungkap dia.

Baca Juga:   Enrico Tanuwidjaja: Bracing for Global Recession and Inflation

Diakui, minimnya koordinasi antar instansi, seperti adanya ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah, juga menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggar protokol Covid-19. “Adanya segelintir aparat penegak hukum yang ikut bermain dalam kelompok penjahat penimbunan dan praktik korupsi turut menyulitkan penanganan Covid-19 di Indonesia,” pungkas Heru.

Terkini