Menu
Portal Berita Pendidikan Indonesia

Nadiem Realistis Sebut RUU Sisdiknas Belum Tentu Lolos Prolegnas 2023

  • Bagikan
Nadiem Realistis Sebut RUU Sisdiknas Belum Tentu Lolos Prolegnas 2023

Nadiem sadar tahun politik akan membuat RUU Sisdiknas tidak diprioritaskan.

News Schmu, JAKARTA — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyatakan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tidak termasuk dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Untuk Perubahan 2022 Ia mengaku sangat berharap RUU Sisdiknas bisa disahkan sehingga bisa dikukuhkan menjadi undang-undang setidaknya pada tahun 2023.

“Sudah delapan bulan, bahkan hampir setahun, proses ini sudah kita mulai dan sangat kita harapkan bisa menyusul di tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023 kita bisa mencapai tujuan,” ujar Nadiem, dalam Rapat Kerja dengan Komite III RI. DPD, dikutip Rabu (28/9/ 2022).

Namun, diakuinya, harapan itu kini semakin menipis. Bahkan pada 2023, kata Nadiem, RUU Sisdiknas sepertinya belum tentu masuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Ia menyadari bahwa tahun sudah mulai memasuki tahun politik dan lain-lain. Dia merasa harus realistis dengan peluang yang ada.

“Tapi sekarang paling cepat 2023, belum tentu bisa kita lewati karena ini tahun politik dan sebagainya. Saya harus realistis,” kata Nadiem.

Di sisi lain, Nadiem menyebut guru menjadi korban gagalnya RUU Sisdiknas masuk ke Prolegnas Prioritas. Menurut dia, ada 1,6 juta guru yang menunggu pengukuhan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum mampu meningkatkan kesejahteraannya karena antrean yang sangat panjang.

Dikatakannya, jika RUU Sisdiknas menjadi undang-undang, maka guru tidak perlu mendapat sertifikat PPG untuk mendapatkan tunjangan guna meningkatkan kesejahteraannya. Kini, kata Nadiem, mereka masih harus menunggu kepastian kapan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).

“Proses PPG ini butuh waktu 20 tahun, semua orang buru-buru pensiun kalau begitu, ini cukup ironis,” jelas Nadiem.

Nadiem juga menyatakan bahwa saat ini terjadi misresepsi atas hilangnya TPG dalam RUU Sisdiknas. Menurutnya, masih ada kekhawatiran hilangnya tunjangan guru melalui UU ASN dan UU Ketenagakerjaan. “Di mana sulit untuk menghilangkan itu, aspirasi untuk menghilangkan TPG sebenarnya karena guru kita ada di UU ASN, dan UU Ketenagakerjaan,” katanya.

-->


Sumber:
Republika Online

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan