Menu
Portal Berita Pendidikan Indonesia

CIPS: Penghapusan Mapel Bahasa Inggris tak Sejalan dengan Globalisasi

  • Bagikan
CIPS: Penghapusan Mapel Bahasa Inggris tak Sejalan dengan Globalisasi

Ketidakjelasan persyaratan bahasa Inggris dalam revisi UU Sisdiknas menghilangkan bentuk resmi

News Schmu, JAKARTA — Kepala Riset Pendidikan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Latasha Safira menilai mHilangnya mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tidak sejalan dengan globalisasi.

“Bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan atau skill yang dituntut semakin tinggi dari hari ke hari. Tidak hanya mampu bersaing secara global, tetapi juga di tingkat nasional,” ujarnya. Ini menyebutkan kKetidakjelasan kewajiban mengajar bahasa Inggris dalam revisi UU Sisdiknas menghilangkan formulir resmi bagi sekolah untuk mengajarkan mata pelajaran ini dan bahasa asing lainnya.

Latasha menambahkan, selain keterampilan digital, bahasa Inggris merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh semua institusi yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini sangat relevan mengingat dinamika perekonomian yang semakin meningkat membuka peluang perluasan pasar.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik lokal maupun multinasional, semakin memperluas operasi dan layanannya ke luar negeri. Hal ini membuat penggunaan bahasa Inggris semakin tidak terhindarkan.

Sebuah laporan dari Cambridge English (2016) menyatakan bahwa, untuk peran tertentu, perekrut atau manajer perekrutan akan cenderung merekrut kandidat dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih tinggi.

Penelitian CIPS juga mencatat bahwa sebanyak 55 persen pengusaha Indonesia menawarkan paket yang lebih baik kepada pelamar dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik, termasuk kenaikan gaji dan kemajuan karir yang lebih cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh CIPS juga menemukan bahwa salah satu siswa untuk mengembangkan kompetensi bahasa Inggris siswa SMK berasal dari keterampilan siswa saat mereka berada di tingkat SMK.

Karena itu, Latasha juga menyebutkan bahwa penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris akan berdampak negatif terhadap kemampuan kerja siswa, terutama yang berada di SMK.

Menurut guru bahasa Inggris, dalam tiga tahun SMK, guru menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajarkan kembali materi bahasa Inggris dasar yang seharusnya digunakan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, siswa SMK tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi bahasa Inggrisnya sesuai dengan kebutuhan industri masing-masing ketika mereka lulus.

Lulusan SMK adalah mereka yang harus berada pada posisi paling siap untuk bekerja. Penguasaan bahasa asing terutama yang berkaitan dengan industri yang dikuasainya akan sangat membantu penyerapan lulusan SMK ke dunia kerja/industri.

Hal ini juga pada akhirnya akan membantu meningkatkan kualitas lulusan SMK dan meningkatkan kualitas sumber daya lokal, terutama ketika Indonesia sedang menuju bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) akan melewati penduduk non-produktif ( di bawah usia 15 tahun dan di atas usia 64 tahun).

Industri 4.0, lanjutnya, hanya salah satu konteks yang dapat meningkatkan motivasi penguasaan bahasa asing dan keterampilan digital mahasiswa Indonesia.

Peluncuran Industri 4.0 oleh Presiden Joko Widodo harus dijawab dengan pemahaman yang komprehensif. Tidak cukup hanya memastikan kesiapan industri, kesiapan sumber daya manusianya juga perlu dipastikan.

“Kurikulum perlu responsif terhadap dinamika perkembangan karena kita ingin menyediakan sumber daya yang kompetitif,” jelasnya.

Revisi UU Sisdiknas idealnya masih menyebutkan “Bahasa” sebagai mata pelajaran wajib, seperti halnya dalam UU nomor 20/2003, sebagai pencantuman resmi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum di Sekolah Menengah.

-->


Sumber:
Republika Online

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan