BSNP Dibubarkan Kemendikbudristek, Sebagai Gantinya Bentuk Dewan Akreditasi Independen

EduNews, BSNP Dibubarkan Kemendikbudristek :: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Untuk mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam perumusan standar nasional pendidikan, maka akan dibentuk Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan.

Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Anang Ristanto mengatakan terkait BSNP sesuai Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pengembangan standar nasional pendidikan dapat melibatkan tenaga ahli.

BSNP Dibubarkan Oleh Kemendikbudristek

BSNP Dibubarkan Oleh Kemendikbudristek
BSNP Dibubarkan Oleh Kemendikbudristek, foto Nadiem Makarim Menteri Dikbudristek via merdeka.com

Anang menyatakan Kemdikbudristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin kontinuitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan terkait standar nasional pendidikan.

Dewan akan bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan dan Penelitian tentang standar nasional pendidikan.

“Kemdikbudristek mengajak seluruh anggota BSNP menjadi anggota pengurus untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anang dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Seperti diketahui, keputusan pembubaran BSNP tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 yang ditandatangani Nadiem Makarim pada 24 Agustus lalu. BSNP adalah badan independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.

Kedudukan BSNP kini digantikan oleh Badan Penilai Standar, Kurikulum, dan Pendidikan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan. Berbeda dengan BSNP yang berstatus mandiri.

Terkait dengan Badan Pengkajian Standar, Kurikulum, dan Pendidikan, Anang mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan agar struktur organisasi yang baik harus adaptif terhadap dinamika perubahan di lingkungan internal dan eksternal.

“Itu juga amanat Presiden Republik Indonesia yang mendorong terwujudnya organisasi kementerian negara yang memiliki fungsi, ukuran, dan proses yang tepat untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian.

“Dalam hal ini standar nasional pendidikan merupakan bagian dari NSPK yang rumusannya menjadi tugas dan fungsi Kemendikbud,” kata Anang.

Kemudian, pasal 29 Perpres Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Teknologi juga menyebutkan bahwa Badan Pengkajian Standar, Kurikulum, dan Pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan penilaian pendidikan serta pengelolaan sistem buku.

Baca juga: Sejarah Ujian Nasional

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilakukan oleh badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Penjelasan Pasal 35 menyatakan bahwa badan itu bersifat independen.

“Sesuai dengan pengaturan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Riset, badan sebagaimana dimaksud dalam UU Pendidikan Nasional adalah badan akreditasi,” kata Anang.

Saat ini terdapat tiga lembaga akreditasi yang membantu pengembangan standar nasional pendidikan dan memantau serta melaporkan pencapaiannya secara nasional melalui akreditasi, yaitu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Terkini