Menu
Portal Berita Pendidikan Indonesia

Ada Ketimpangan Antara Jumlah Kekurangan Guru dan Usulan Formasi Guru PPPK di Daerah

  • Bagikan
Ada Ketimpangan Antara Jumlah Kekurangan Guru dan Usulan Formasi Guru PPPK di Daerah

Padahal, jumlah guru yang dibutuhkan mencapai 2,4 juta, termasuk guru agama.

News Schmu, JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelaskan ada ketidaksesuaian jumlah kekurangan guru dengan usulan pembentukan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Kekurangan guru pegawai negeri sipil (ASN) di sekolah negeri saat ini mencapai 781 ribu.

Namun, jumlah usul formasi dari pemerintah daerah yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) baru sekitar 319 ribu pada 2022. “Semua provinsi sudah membuka formasi, namun ada juga yang tertinggal. di belakang,” kata Pj Dirjen Guru dan Kemendiknas, Nunuk Suryani, dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Misalnya, Kepri hanya mengajukan 718 dari total kebutuhan 3.064 guru. “Ada kabupaten lain seperti Jawa Barat yang memproduksi 3.800 dari 26.000 kebutuhan. Pengajuan dari kabupaten mencapai 41 persen dari semua persyaratan,” katanya.

Nunuk menjelaskan, sebenarnya di satuan pendidikan negeri, jumlah guru yang dibutuhkan mencapai 2,4 juta. Angka itu sudah memperhitungkan kebutuhan guru agama.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, saat ini tersedia 1,3 juta guru ASN. Jumlah itu ditambah dengan sumber individu lainnya seperti guru DPK, guru yang lulus PPPK tahun 2021, dan PPG pra jurusan produksi.

“Jadi kita masih kekurangan guru ASN di sekolah negeri sebanyak 781 ribu,” katanya.

Pemerintah telah melakukan persiapan rekrutmen guru ASN PPPK tahun 2022 melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). . Nunuk menjelaskan, koordinasi itu dilakukan agar bisa merekrut guru ASN PPPK melalui pola tertutup dan terbuka.

Ia menjelaskan, rekrutmen tertutup itu berarti kebutuhan guru ASN PPPK akan diseleksi untuk kelompok belajar (rombel) atau kelas yang telah diisi oleh guru non-ASN. Selanjutnya pola terbuka, yaitu menyeleksi kebutuhan guru PPPK ASN untuk rombel atau kelas yang belum memiliki guru non-ASN.

“Seleksi ASN PPPK ini sudah diatur sesuai Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022. Jadi, permohonan tersebut dijadikan acuan pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK tahun ini,” ujarnya.

Sedangkan pelamar Prioritas I yaitu Tenaga Kehormatan eks Kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta, yang pada masing-masing kategori telah memenuhi nilai ambang batas dalam seleksi PPPK tahun 2021 Departemen Guru Fungsional , tetapi belum terbentuk.

Kemudian, pelamar Prioritas II adalah THK-II. Sedangkan pelamar Prioritas III adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan masa kerja minimal tiga tahun. Sementara itu, lulusan PPG yang tercatat dalam data dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta yang terdaftar di Dapodik termasuk dalam kategori pendaftar umum.

-->


Sumber:
Republika Online

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan